DPR Tanyakan Sumber Bahan Baku PT Toba Pulp

07-02-2011 / KOMISI VII

Panja Lingkungan Komisi VII DPR mempertanyakan sumber bahan baku yang digunakan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dalam menjalankan produksinya. Pertanyaan ini dikemukakan saat Komisi VII dipimpin Wakil Ketua meninjau langsung ke lokasi PT. TPL, di Kabupaten Tobasa Samosir (Tobasa), Sumut, Sabtu (5/2)

“Yang saya pertanyakan, darimana PT Toba Pulp Lestari memperoleh pohon sebagai bahan baku perusahaan mereka. Apakah murni dari hasil pohon yang mereka tanam, ataukah berasal dari hutan rakyat,” kata Anggota Komisi VII Muhammad Syafrudin (Fraksi PAN)

Menurutnya proses yang dibutuhkan untuk menanam pohon tersebut mencapai tujuh tahun, bukan waktu yang singkat. Karena itu, ia mengingatkan, bila bahan baku tersebut diperoleh dari hutan rakyat, supaya pihak perusahaan mentaati peraturan yang ada.

“Yang perlu saya tekankan, antara pemasukan kepada perusahaan dengan pengembaliannya terhadap hutan atau penghijauan kembali, harus seimbang,” tegas Syafrudin

Selain itu, kata dia, operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk di kawasan tangkapan air Danau Toba, juga dinilai menjadi masalah bagi kelestarian lingkungan. Berubahnya vegetasi hutan menjadi tanaman industri eukaliptus, dan operasional industri pulp di Porsea, Tobasa, menjadi ancaman kelestarian kawasan Danau Toba.

Syafrudin mengatakan, perubahan vegetasi hutan di daerah tangkapan air kawasan Danau Toba selama 20 tahun terakhir, telah menimbulkan turunnya debit air dan anak sungai banyak mengering. Erosi tanah juga meningkat, yang muaranya membentuk delta si hilir sungai di Danau Toba. ”Kerusakan lingkungan ini tidak lepas dari aktivitas Toba Pulp,” ujar Syafrudin.

Saat ini, TPL mendapat izin konsesi di beberapa kabupaten di kawasan Danau Toba. Penebangan kayu alam seperti kemenyan untuk diubah jadi lokasi hutan tanaman industri (HTI) jenis eukaliptus telah memicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat selama ini.

”Jika konsesi TPL lebih banyak merugikan kepentingan publik khususnya akibat kerusakan lingkungan, izinnya bisa direvisi. Akan kita desak Menteri Kehutanan mengkajinya. Ini penting untuk kelestarian Danau Toba ke depan,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pembuangan limbah PT TPL dari pabrik di Porsea ke Sungai Asahan, juga menjadi perhatian mereka. ”Soal limbah pabrik juga menjadi catatan kami, dan nanti dibahas di rapat kerja di Komisi VII,” katanya tanpa merinci apa yang dicatat Komisi VII soal limbah TPL.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VII lainnya Sutan Soekartono (Fraksi PD). “PT Toba Pulp Lestari memperoleh bahan baku darimana, saya lihat dari udara, banyak hutan yang gundul,”katanya

Sutan mengatakan, berdasarkan penjelasan pihak PT Toba Pulp Lestari semua dalam keadaan baik, namun ia mengaku banyak mendapat masukan serta keluhan dari masyarakat yang berdomisili di hilir sungai asahan. “Banyak masyarakat yang menjerit karena mengalami pencemaran dan pendangkalan,” terangnya

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur PT Toba Pulp Lestarimengatakan pihaknya telah berupaya turut serta menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba. Mengenai bahan baku, selain diperoleh dari hasil tanam sendiri, ia mengaku sebagian diambil dari hutan rakyat. (sw)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...